TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Thailand diduga mencegah pengungsi Rohingya menyampaikan aspirasi kepada anggota negara ASEAN selama KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.
The Nation melaporkan pada 20 Juni, bahwa 65 pengungsi Rohingya yang terdampar di Kepulauan Rawi, Thailand, beberapa pekan lalu ingin menyampaikan aspirasi mereka selama KTT ASEAN.
Namun otoritas setempat memindahkan pengungsi Rohingya dari pusat detensi imigrasi dan diserahkan di bawah pengawasan Departemen Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, kata pejabat sehari sebelumnya.
Langkah ini diyakini dilakukan untuk mencegah pengungsi menuntut perhatian saat KTT ASEAN.
Baca juga: Mahathir Desak Penindasan Atas Etnis Rohingya Dihentikan
Sebelum KTT ASEAN di Bangkok, 65 pengungsi Rohingya bersama lima pria Myanmar terdampar di Tambon Koh Sarai.
Kapten kapal ditangkap atas dakwaan perdagangan manusia dan mengaku dibayar untuk mengangkut pengungsi dari Bangladesh ke Malaysia.
Pengungsi tiba hanya dua minggu sebelum para pemimpin ASEAN berkumpul untuk KTT Bangkok, di mana krisis Rakhine kemungkinan akan menjadi isu yang dibahas karena kelompok regional.
"Secara informal, para pemimpin mungkin membahas masalah seperti krisis Rohingya di Myanmar, mungkin dengan maksud untuk mengambil peran yang lebih langsung untuk menyelesaikan krisis," kata pejabat kepada The Nation.
Baca juga: HRW Kritik ASEAN Setengah Hati Bela Pengungsi Rohingya
Namun pejabat itu mengatakan masalah Rohingya hanya akan dianggap dari sikap kebutuhan kemanusiaan dan para pemimpin akan menahan diri dari menangani kekerasan dan pembersihan etnis yang terjadi di negara bagian Rakhine.
Human Right Watch mengkritik ASEAN karena tidak memikirkan situasi Pengungsi untuk repatriasi, karena laporan tim penilai tidak menyertakan pendapat pengungsi yang enggan dikembalikan ke Myanmar karena takut diintimidasi lagi.
Pengungsi Rohingya di Thailand.[The Nation]
ASEAN berencana untuk membantu pemulangan Rohingya dan pengembangan negara Rakhine setelah Myanmar. Bangladesh juga setuju untuk mengirim mereka kembali. Namun, rencana itu macet pada November tahun lalu setelah gelombang pertama 2.000 Rohingya menolak meninggalkan Bangladesh.
Baca juga: Indonesia Diminta Terus Suarakan Genosida Rohingya di Myanmar
Komunitas Rohingya di Thailand meminta para pemimpin ASEAN selama KTT untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah Myanmar dan menjamin pengembalian mereka dengan aman secara sukarela.
Sebuah surat yang dibuat oleh pengungsi Rohingya di Thailand untuk para pemimpin, menyerukan Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan penuh kepada Rohingya, yang keliru dicap di Myanmar sebagai Bengali.
Baca juga: PBB Akui Ada Kegagalan Sistemik Saat Tangani Etnis Rohingya
"Pemerintah Myanmar harus menjamin bahwa mereka yang kembali memiliki hak yang sama dengan warga Myanmar lainnya," tulis surat itu.
Komunitas Rohingya di Thailand juga menyerukan kepada semua anggota ASEAN, untuk mengizinkan mereka tinggal dan bekerja secara legal di Myanmar, dan juga mencari langkah-langkah untuk mencegah perdagangan manusia.
